Polemik Lembaga Pendidikan, Hukum, dan Alat Bukti dalam Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia

Written by on August 1, 2021

Pelecehan seksual jadi masalah yang tak pernah habis dibicarakan oleh masyarakat. Tak jarang, berbagai tempat, mulai dari ruang publik hingga institusi pendidikan menjadi ‘lahan’ bagi tumbuh suburnya aksi pelecehan seksual. Pada 2019, di bawah proyek “Nama Baik Kampus”, Tirto.id bersama The Jakarta Post dan Vice Indonesia berkolaborasi untuk mengungkap dugaan pelecehan seksual di sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Nama proyek dipilih untuk menegaskan bahwa kampus seharusnya berupaya mendukung penyintas guna menjaga nama baiknya, bukan justru berupaya menutupi kasus pelecehan seksual di lingkungan akademik.

Sayangnya, tak semua perguruan tinggi dan institusi pendidikan memiliki perspektif yang sama dengan ketiga media tersebut. Tak jarang, dengan dalih menjaga reputasi, kasus pelecehan seksual terpaksa diselesaikan ‘secara kekeluargaan’. Padahal, hal tersebut mungkin bukan menjadi keinginan sang penyintas. Namun, akibat tekanan dari pihak-pihak di sekelilingnya, mau tak mau, tindak pelecehan seksual yang pernah terjadi harus dikunci rapat-rapat. Tirto.id, The Jakarta Post, dan Vice Indonesia mencatat terdapat setidaknya 174 kasus pelecehan seksual dari 79 perguruan tinggi di 29 provinsi Indonesia. Adapun, setengah dari total penyintas bercerita mengalami pelecehan seksual berulang kali.

Baru-baru ini tim #SaatnyaBicara juga mengungkap tabir kasus pelecehan seksual di Universitas Multimedia Nusantara (UMN). Sejumlah penyintas, yang kala itu berstatus mahasiswa UMN, membagikan pengalamannya pernah mengalami pelecehan seksual dari dosen dan sesama mahasiswa. Beberapa di antaranya juga hadir melalui pesan-pesan tidak menyenangkan di aplikasi chatting dan media sosial. Sejalan dengan temuan ini, Tirto.id, The Jakarta Post, dan Vice Indonesia juga menyebutkan bahwa dosen dan mahasiswa merupakan pelaku kekerasan seksual dengan jumlah terbanyak. Sebagian besar pelecehan seksual terjadi di lingkungan kampus.

Kampus sendiri merupakan institusi pendidikan tertinggi dalam sistem pendidikan Indonesia. Kampus idealnya menjadi ruang akademik yang memungkinkan setiap individu saling memberi dan menerima ilmu sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, berdasarkan temuan dua proyek investigasi di atas, kampus justru menjadi area maraknya kasus pelecehan seksual.

Koordinator Divisi Perubahan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Dian Novita menegaskan, posisi kampus sebagai tempat untuk memanusiakan manusia terkadang justru menjadi kelemahan dalam hal penanganan tindak kekerasan seksual. Kampus digambarkan rela mengorbankan pengalaman penyintas demi menjaga citra dan reputasinya.

“Lembaga pendidikan seperti kampus (dan) sekolah itu kan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan berarti dia akan (ada) relasinya dengan kemanusiaan, memanusiakan manusia,” tutur Dian Novita ketika diwawancarai tim reporter UMN Radio secara daring pada Jumat (16/7) lalu.

Dian menambahkan, ketika ada kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan malah bukan diselesaikan, melainkan ditutupi, sebagai upaya kampus atau sekolah tersebut menjaga nama baiknya.

Hukum dan Alat Bukti

Ilustrasi hukum. (Foto: Unsplash/Giammarco)

Nama baik lembaga pendidikan nampaknya bukan satu-satunya alasan penyintas memutuskan untuk tidak melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya. Hukum juga kerap menjadi aspek yang memberatkan penyintas ketika ingin melaporkan pelaku tindak pelecehan seksual. Pasalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia nyatanya tak mengenal istilah pelecehan seksual, baik secara fisik maupun nonfisik. Adapun istilah yang dikenal KUHP adalah perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 289 hingga 296 KUHP.

Padahal, perbuatan cabul dan pelecehan seksual adalah dua hal yang berbeda.

Menurut Dian Novita, perbuatan cabul atau pencabulan berhubungan erat dengan kesusilaan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam kaitannya dengan nafsu berahi.

“Pencabulan itu sangat erat kaitannya dengan kesusilaan. Jadi, kalau pun ada orang yang mengalami pencabulan, itu akan dilihat pada kesusilaannya, pasa-pasal kesusilaan,” papar Dian kepada tim reporter.

Sementara itu, pelecehan seksual seperti dikutip dari laman Hukumonline dapat didefinisikan dengan istilah unwelcome attention. Artinya, segala bentuk perhatian bersifat seksual yang tidak diinginkan atau ditolak pihak lain dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual. Oleh sebab itu, siulan, kata-kata verbal, serta komentar bernada seksis yang dinilai wajar oleh sekelompok orang bisa masuk dalam kategori pelecehan seksual jika tak diinginkan atau tak dikehendaki oleh penerima perbuatan.

Lebih lanjut, Dian Novita juga memaparkan bahwa jika seseorang mengalami pelecehan seksual, umumnya penindakan hukum dapat dilakukan berdasarkan pasal lain, misalnya pasal perbuatan tidak menyenangkan atau Undang-Undang ITE jika pelecehan memang dilakukan secara online.

“Memang nyebelin, sih (dimasukkan ke pasal lain), tetapi situasinya seperti itu saat ini. Bukannya (pelecehan seksual tidak bisa ditangani), tapi akhirnya masuknya bukan seperti yang kita inginkan,” ujarnya.

Di sisi lain, persoalan alat bukti juga masih menjadi PR besar dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia. Menurut Dian Novita, sistem hukum di Indonesia masih mengharuskan penyintas untuk mencari pembuktian atas tindak pelecehan seksual yang mereka alami. Padahal, mereka justru adalah pihak yang perlu dibantu dalam hal ini.

“Masalahnya di Indonesia ini masih seperti itu. Justru korban yang harus membuktikan bahwa dia itu mengalami pelecehan atau perkosaan. Termasuk misalnya ketika pelecehan itu terjadi di ranah teknologi atau elektronik, kita harus punya capture, link atau copy link-nya, capture kejadiannya, seperti itu. Lagi-lagi, kita memang harus siap berargumentasi melawan aparat penegak hukum,” tutur Dian miris.

Dalam kasus ini, jika penyintas benar-benar ingin melaporkan pelaku pelecehan seksual dan membawanya ke ranah hukum, penyintas dapat menghubungi lembaga pendampingan seperti LBH APIK atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). LBH APIK misalnya, dapat membantu menjelaskan kepada penyintas mengenai alur hukum yang harus dijalani ketika ingin melaporkan kasus pelecehan seksual. Lembaga sejenis ini juga mampu mendampingi penyintas dalam mengumpulkan bukti. Meski tak selalu, beberapa polisi dalam kasus tertentu bahkan turut menunjukkan simpati dengan terlibat mengumpulkan alat bukti bagi penyintas.

Selain itu, Ultimafriends, pengesahan RUU PKS dipandang sebagai bentuk jawaban dan solusi atas berbagai masalah hukum terkait penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia. Menurut Dian Novita, hukum mengenai kekerasan dan pelecehan seksual yang ada di Indonesia hingga kini masih belum berorientasi pada pemulihan korban. Akibatnya, tak jarang aparat penegak hukum justru melakukan viktimisasi terhadap penyintas selama proses penyelidikan dan penyidikan.

Demikian halnya dari segi pengumpulan bukti. Sejauh ini, penyintaslah yang dikenakan beban untuk menanggung biaya medis atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pencarian alat bukti. Oleh sebab itu, dengan pengadaan RUU PKS, penyintas nantinya akan menjadi pihak yang wajib dibantu. Ketika seseorang menjadi korban pelecehan seksual dan ingin melapor, misalnya, ia harus difasilitasi dengan visum gratis.

Lebih lanjut, Dian memaparkan bahwa dari total 80 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dewasa yang masuk ke LBH APIK sejak 2020, hanya terdapat 8 kasus yang berhasil lolos ke jalur hukum. Kondisi ini menandakan masih sulitnya ditemukan keadilan dalam penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia.

“Dari 80 kasus perempuan dewasa yang mengalami kekerasan seksual, hanya delapan, loh, yang masuk proses hukum. Itu kan sedikit, ya. Terus, sisanya ke mana mereka mencari keadilan? Jadi itu salah satu (alasan) kenapa kami menganggap RUU penghapusan (RUU PKS) itu sangat urgen (untuk disahkan),” jelas Dian.

Tanggapan Pihak Kampus

Tangkapan layar 11 poin komitmen dari pihak UMN terkait kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus. (Foto: Dok. Reporter UMN Radio)

Dalam artikel terkait kasus pelecehan seksual di kampus, tim #SaatnyaBicara berhasil menemukan bahwa aturan mengenai pelecehan seksual di UMN telah memiliki definisi yang jelas dan detail. Akan tetapi kampus masih menuntut adanya bukti konkret atas pelaporan kasus tertentu. Hal inilah yang mengundang respons pro dan kontra dari mahasiswa. Pasalnya, seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, bukti pelecehan seksual tak mudah didapatkan. Di samping itu, bukti bukanlah satu-satunya alasan untuk memvalidasi pengalaman penyintas.

Usai menjalani diskusi dengan tim #SaatnyaBicara, pihak UMN baru-baru ini mengeluarkan 11 poin komitmen. Salah satu poinnya menegaskan bahwa UMN bertekad menangani seluruh kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Di samping itu, pihak UMN juga akan membentuk tim khusus untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi. Lebih lanjut, aturan soal pelecehan seksual yang telah dimiliki akan dilengkapi dengan Prosedur Operasi Standar (POS) mengenai penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. UMN juga masih akan mengkaji ulang, memperbaiki, dan memperjelas sanksi tindakan pelecehan dan kekerasan seksual pada kode etik mahasiswa. Penyintas pun tak perlu berjalan sendiri sebab pihak UMN berkomitmen akan memberi bantuan psikologis kepada para penyintas.

Dalam rangka mengetahui tindak lanjut atas seluruh poin komitmen di atas, tim reporter UMN Radio berupaya menghubungi Dewan Etik Mahasiswa (DEM) UMN. Namun, DEM masih menolak permohonan wawancara kami. Pak Johan selaku ketua DEM UMN menyatakan pihaknya masih bekerja dengan tim investigasi yang dibentuk UMN bersama Rektorat untuk melakukan pendalaman kasus. Hingga saat ini, tim tersebut dikabarkan sedang berada dalam proses wawancara terpisah dengan penyintas dan pelaku sehingga belum dapat memberi informasi mendetail terkait hal ini.

Terlepas dari sejauh mana progres yang telah dilakukan oleh pihak UMN, niat dan upaya nyata untuk menumpas tuntas kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus adalah hal yang utama. Di sisi lain, mahasiswa pun punya andil untuk mengawal hingga seluruh poin komitmen terpenuhi. Mahasiswa juga wajib saling menjaga dan membantu mencegah terjadinya tindak pelecehan seksual serupa di kampus UMN. Mari saling menjaga dan dimulai dari diri kamu sendiri ya, Ultimafriend!

Featured Image: Danny G on Unsplash
Penulis:  Gregorius Amadeo dan Theresia Melinda
Editor: Elizabeth Chiquita Tuedestin P.

107.7 FM UMN Radio

Current track
TITLE
ARTIST