MAHASISWA TOLAK UU KPK DAN RKUHP LEWAT DEMONSTRASI, FORUM, DAN GUGATAN

Written by on September 26, 2019

Ultimafriends, saat ini Indonesia berada dalam situasi yang kurang menyenangkan. Bagaimana tidak, setelah diramaikan dengan isu yang menerpa saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat, terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan, hingga masalah RKUHP dan UU KPK yang baru disahkan. Seolah tak sabar menunggu salah satu isu reda, isu lain datang menghampiri. Pemerintah seperti tak bisa dibiarkan istirahat sejenak menghadapi situasi sulit. Bukan hanya pemerintah, rakyat pun menghadapi hal yang sama.

Reaksi masif masyarakat akibat masalah yang menerpa Indonesia saat ini terjadi di berbagai daerah dan dilakukan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Tak terkecuali mahasiswa yang saat ini sedang menggalang kekuatan untuk bersama-sama menentang pasal-pasal kontroversial di UU KPK dan RKUHP dengan melakukan aksi demonstrasi.

Demonstrasi ini dilakukan dalam skala besar oleh mahasiswa, mulai dari Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Surabaya, hingga Bali. Tak sedikit pula mahasiswa dari luar kota yang rela mengorbankan waktu dan biaya demi berpartisipasi dalam demo di depan gedung DPR yang terletak di Senayan. Mungkin kamu juga salah satu mahasiswa yang punya semangat juang tinggi ya, Ultimafriends, hingga ikut berjuang bersama mahasiswa dari kampus-kampus lainnya.

Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Senin (23/09/2019). (TEMPO/M Taufan Rengganis)

Sayangnya, seiring dengan maraknya aksi demonstrasi yang digelar di berbagai daerah, timbul pula masalah dalam internal masing-masing kampus. Beberapa kampus ternyata melarang mahasiswanya untuk turun dalam aksi demonstrasi dengan berbagai alasan, mulai dari alasan keselamatan diri mahasiswa hingga alasan nama baik kampus yang dipertaruhkan. Bahkan, ada beberapa kampus yang memberi peringatan kepada mahasiswanya untuk tidak mengenakan atribut kampus jika memang ingin turut serta dalam aksi demonstrasi. Peringatan dan larangan tersebut ada yang dikeluarkan secara lisan, tertulis dalam bentuk surat edaran, hingga larangan eksplisit dalam kode etik mahasiswa kampus.

Dalam situasi saat ini, larangan ikut aksi demonstrasi itu dipermasalahkan karena mahasiswa menilai bahwa tindakan tersebut sama saja dengan pembungkaman terhadap kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3. Tak heran jika terdapat mahasiswa yang protes ke badan eksekutif mahasiswa di masing-masing kampus.

Tak berhenti sampai di situ, Ultimafriends, masalah lain yang juga muncul akibat maraknya aksi demonstrasi adalah nyinyiran para warganet di berbagai media sosial, salah satunya Twitter. Warganet mengasosiasikan tindakan mahasiswa yang tidak turun ke jalan sebagai sikap apatis, cupu, dan tidak peduli dengan masa depan NKRI.

Cuitan warganet yang ditujukan kepada mahasiswa yang tidak turut serta dalam demonstrasi

Apakah faktanya benar demikian, Ultimafriends?

Turut serta dalam demonstrasi memang sebuah tindakan hebat yang patut diacungi jempol. Namun, apakah tindakan tersebut memang berakar dari sebuah keprihatinan atas situasi Indonesia saat ini? Atau hanya ‘ikut-ikutan’ pembicaraan yang hangat di media sosial tanpa tahu permasalahannya? Jika alasan ikut berdemo karena keprihatinan akan masa depan NKRI dan sudah mengkaji pasal-pasal yang dinilai kontroversial terlebih dahulu, maka ikut demonstrasi tanpa identitas almamater bisa jadi salah satu pilihan untukmu, seperti yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi #TanpaNamaKampus. Selain itu, demonstrasi untuk menyuarakan pendapat idealnya tidak diwarnai dengan aksi anarkis. Fokus awal untuk menentang UU KPK dan RKUHP justru bergeser menjadi penyerangan.

Lebih jauh dari itu, Ultimafriends, masih ada jalan lain untuk menyuarakan pendapatmu dalam mencapai tujuan dibatalkannya pemberlakuan UU KPK dan pengesahan RKUHP dengan pasal-pasal kontroversial. Salah satunya adalah gugatan terhadap KPK yang dilayangkan oleh para mahasiswa ke Mahkaman Konstitusi (MK).

Dilansir dari CNN Indonesia, sebanyak 18 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, dan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan menggugat UU KPK yang telah disahkan karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip dasar pembuatan peraturan perundang-undangan (gugatan formil). Para mahasiswa ini juga mempersoalkan syarat pimpinan KPK yang diatur dalam Pasal 29 UU KPK (gugatan materiil).

“Pemohon meminta ke MK untuk memerintahkan DPR dan presiden menghentikan pelantikan anggota KPK,” ujar Zico Leonard selaku kuasa pemohon dikutip dari CNN Indonesia.

Nah, Ultimafriends, mengkritik dengan menghasilkan karya berupa tulisan, lagu, dan film pendek yang membahas UU KPK dan RKUHP juga berarti turut serta berupaya mewujudkan tujuan yang sama. Kamu juga bisa memberikan aspirasi dalam forum mahasiswa yang diselenggarakan. Cara boleh berbeda, tetapi apakah perbedaan menjadikan kampus-kampus tertentu layak untuk dihujat? Jawabannya kembali ke diri kamu, Ultimafriends!

Foto: Berbagai sumber
Editor: Aurelia Gracia

107.7 UMN Radio [CT]

Current track
TITLE
ARTIST